Ribetnya Syarat Lamaran Kerja: Jerat Baru Bagi Pencari Kerja di Indonesia, Ala Thito Tokoh Pemuda Gereja Bethel Injili Nusantara

KUPANG, 4 September 2026. GTINEWS.MY.ID – Di tengah tingginya angka pengangguran dan gencarnya lulusan baru setiap tahun, proses melamar kerja di Indonesia justru semakin rumit. Bukan hanya soal persaingan, tetapi juga "gunung" persyaratan administrasi yang dinilai memberatkan dan tidak relevan dengan pekerjaan.

Hal ini disoroti langsung oleh Thito, Tokoh Pemuda Gereja Bethel Injili Nusantara dan juga Pimpinan PT. Graytson Training Indonesia Kota Kupang. Menurutnya, banyak anak muda, termasuk jemaat yang ia bina, akhirnya menyerah sebelum sempat diterima kerja karena terbentur persyaratan yang "ribet".

"Yang dicari perusahaan itu orang yang bisa kerja atau orang yang jago urus berkas? Kadang kami bingung. Ada anak-anak pelayanan kami yang skill-nya bagus, jujur, rajin, tapi mentok di syarat lamaran," ujar Thito saat ditemui GTI NEWS di Kantor Graytson Training, Jln. Nusa Bunga, Kota Kupang, Kamis 4 September 2026.

REALITA DI LAPANGAN: LAMARAN BUKAN LAGI SOAL KOMPETENSI

Thito menuturkan, selama 5 tahun terakhir membina pemuda dan alumni pelatihan, ia melihat tren persyaratan kerja yang semakin "selangit". Padahal, banyak posisi yang ditawarkan adalah level staff atau entry level.

"Contoh kecil. Untuk posisi admin atau sales, ada yang minta SKCK, surat dokter, surat keterangan bebas narkoba, foto 4x6 background merah 12 lembar, ijazah legalisir, transkrip nilai, NPWP, BPJS, bahkan surat pengalaman kerja 2 tahun. Lah orang baru lulus mau dapat pengalaman dari mana?" jelasnya.

Ia menyebut kondisi ini seperti "jerat baru" bagi para pencari kerja. Alih-alih fokus mempersiapkan diri dan kompetensi, para pelamar justru disibukkan mengurus berkas yang biayanya tidak sedikit.

"Urus SKCK 30 ribu. Surat dokter 50 ribu. Legalisir ijazah 5 ribu per lembar. Foto 30 ribu. Belum ongkos ke kelurahan, kecamatan, polres. Sekali melamar bisa habis 200-300 ribu. Kalau melamar ke 10 perusahaan, berarti 3 juta. Padahal belum tentu dipanggil," beber Thito.

Kondisi ini, kata dia, sangat memberatkan bagi anak muda dari keluarga kurang mampu. "Akhirnya banyak yang pilih tidak usah melamar. Atau ujung-ujungnya kerja serabutan. Padahal mereka punya ijazah dan semangat."

PERSYARATAN YANG TIDAK RELEVAN

Selain banyak, Thito juga menyoroti soal relevansi. Ia mempertanyakan urgensi beberapa dokumen untuk posisi tertentu.

"Misalnya, untuk jadi karyawan di rumah makan, karyawan toko bangunan/toko semaku atau jadi barista, apa perlu SKCK? Perlu surat dokter lengkap? Saya rasa tidak. Cukup lihat attitude, test praktik, dan referensi dari tokoh masyarakat atau gereja," katanya.

Thito juga menyoroti kebiasaan perusahaan meminta "surat pengalaman kerja" sebagai syarat wajib. "Ini lingkaran setan. Mau kerja harus punya pengalaman. Mau punya pengalaman harus kerja dulu. Anak-anak kami yang baru lulus SMK atau S1 mau dapat pengalaman di mana kalau pintunya ditutup dari awal?"

Sebagai Tokoh Pemuda GBIN, Thito sering menerima curhat dari anggota jemaat usia 19-25 tahun. Keluhan paling umum adalah merasa "tidak dihargai" karena ijazah dan kemampuan tidak cukup, harus dilengkapi tumpukan berkas.

"Anak-anak bilang: 'Om, saya capek. Saya sudah kirim 20 lamaran online, disuruh upload PDF 15 file. Kuota habis, waktu habis, hasilnya nihil'. Ini yang bikin mereka frustasi dan akhirnya lebih memilih main game atau rebahan," ungkapnya prihatin.

DAMPAK: MUNCULNYA PENGANGGURAN TERDIDIK DAN STRES

Menurut Thito, dampak dari sistem perekrutan yang rumit ini sangat luas. Pertama, munculnya pengangguran terdidik. Banyak lulusan D3, S1, bahkan S2 yang menganggur bukan karena tidak mau kerja, tapi karena tidak lolos di tahap administrasi.

"Kami di Graytson Training sudah melatih ratusan alumni. Skill mereka oke. Tapi ketika masuk dunia kerja, mereka kalah dengan syarat. Padahal kalau dikasih kesempatan 1 bulan training, mereka pasti bisa," ujarnya.

Kedua, dampak psikologis. Proses melamar yang panjang dan mahal menimbulkan stres, rasa tidak percaya diri, dan putus asa.

"Anak-anak jadi berpikir: 'Saya ini tidak berharga ya?'. Padahal bukan mereka yang bermasalah. Sistemnya yang membuat mereka merasa gagal sebelum mencoba," tegas Thito.

Ketiga, munculnya praktik "calo" dan pemalsuan dokumen. Karena desakan ekonomi, sebagian pencari kerja akhirnya memilih jalan pintas membuat SKCK palsu, ijazah palsu, atau membayar orang untuk mengurus berkas.

"Ini bahaya. Karena sistem yang ribet justru melahirkan kecurangan baru," katanya.

SOLUSI: SIMPLIFIKASI DAN KEPERCAYAAN

Thito tidak anti dengan persyaratan. Menurutnya, SKCK dan surat kesehatan tetap penting untuk posisi tertentu seperti keuangan, keamanan, atau yang berhubungan dengan anak. Namun, perlu ada standar nasional penyederhanaan syarat lamaran.

"Kami usul 3 hal ke pemerintah dan perusahaan," kata Thito.

Pertama, Simplifikasi Berkas. Untuk lamaran awal, cukup 3 dokumen: CV, Ijazah/SKL, dan KTP. Dokumen lain seperti SKCK, surat dokter, NPWP bisa menyusul jika sudah diterima kerja. "Ini sistem yang dipakai banyak negara. Hemat waktu, hemat biaya."

Kedua, Rekrutmen Berbasis Kompetensi.

Perusahaan harus lebih fokus pada test skill, psikotes, dan wawancara. "Lihat orangnya, bukan map lamarannya. Kalau untuk kerja di dapur, test masaknya. Kalau untuk kerja di toko, test pelayanannya. Jangan nilai dari banyaknya stempel di berkas."

Ketiga, Peran Pemerintah dan Tokoh Masyarakat. Pemerintah daerah bisa membuat "Paket Lamaran Kerja" 1 pintu dengan biaya subsidi. Sementara tokoh agama dan masyarakat seperti gereja bisa menjadi penjamin karakter. "Di gereja kami kenal anak-anak ini. Kami tahu dia jujur atau tidak. Surat rekomendasi dari gereja harusnya juga dihargai perusahaan," usulnya.

PESAN UNTUK ANAK MUDA DAN PERUSAHAAN

Kepada para pencari kerja, Thito berpesan agar tidak menyerah. "Jangan jadikan syarat sebagai alasan untuk berhenti. Asah skill. Bangun relasi. Dan yang penting, jaga integritas. Perusahaan juga mencari orang yang bisa dipercaya."

Kepada perusahaan, Thito mengajak untuk lebih bijak. "Bapak Ibu HRD, tolong buka pintu selebar-lebarnya untuk anak muda. Kasih mereka kesempatan magang, training. Jangan minta pengalaman 3 tahun untuk posisi fresh graduate. Kita sedang membangun bangsa ini bersama."

Ia juga mendorong agar gereja dan lembaga pelatihan bisa menjadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan. "Kami siap menyiapkan SDM yang siap pakai. Tinggal perusahaan mau kasih kesempatan atau tidak."

PENUTUP: NEGARA HADIR UNTUK RAKYATNYA

Di akhir perbincangan, Thito menegaskan bahwa mencari kerja seharusnya tidak membuat orang miskin semakin miskin karena biaya administrasi.

"Negara ini hadir untuk memudahkan rakyatnya, bukan mempersulit. Kalau syarat kerja dibuat ribet, sama saja kita menutup pintu rezeki untuk anak bangsa sendiri," pungkasnya.

Thito berharap suara-suara dari akar rumput seperti ini bisa didengar oleh para pengambil kebijakan. Agar ke depan, mencari kerja di Indonesia tidak lagi menjadi perjuangan yang melelahkan, tetapi menjadi proses yang adil, cepat, dan manusiawi.

"Beri kami kerja, bukan berkas. Beri kami kesempatan, bukan penghalang," tutup Thito.

Reporter: Tim GTI NEWS Kupang

Editor: Redaksi GTI NEWS